BREAKING

Monday, January 9, 2012

Melawan Kekerasan

Melawan Kekerasan dari Balik Bangku Kelas


Institusi pendidikan digadang-gadang menghasilkan generasi penerus bangsa dan negara. Namun antara prestasi dan kekerasan berjalan bersama.

Amerika Serikat boleh menghadapi teror yang mengerikan. Bukan dari jaringan Alqaida ataupun ancaman Iran, Hizbullah, atawa jaringan teror lainnya. Tapi dari dalam negeri. Di April 2007, seorang mahasiswa di Seung Hui Cho menembaki 32 orang di Universitas Virginia Tech, yang menewaskan 15 orang dan melukai sisianya.

Itu belum cukup. 30 orang tewas, di antaranya 20 anak-anak SD Sandy Hook, Conecticut, akibat aksi Ryan Lanza. Yang berakibat pemerintah AS membentuk Satuan Tugas Pengurangan Senjata Api, yang merekomendasikan pedagang senjata harus mengetahui rekam jejak pembeli, tanpa kecuali. Di Indonesia kekerasan di sekolah bekerja dalam bentuk lain, yang tak kalah mengerikan. Perpeloncoan di SMA, tawuran antar pelajar, hingga tawuran antar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Komnas Perlindungan Anak Indonesia menemukan 87,6 persen siswa di sekolah pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk. “Dari angka 87,6 persen tersebut, sebanyak 29,9 persen kekerasan dilakukan oleh guru, 42,1 persen dilakukan oleh teman sekelas, dan 28,0 persen dilakukan oleh teman lain kelas,” ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Badriyah Fayumi.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut diambil dari 1.026 responden yang merupakan para siswa sekolah. Menurutnya, angka tersebut sudah merepresentasikan kondisi lingkungan sekolah secara umum.

Maka dari itu, KPAI merekomendasikan kebijakan nasional Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk komitmen mewujudkan generasi yang damai dan jauh dari kekerasan.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema membenarkan temuan KPAI itu. Untuk meredam kekerasan di dalam sekolah maupun antar sekolah, harus ada perubahan dalam pengelolaan sekolah. “Tawuran menunjukkan lemahnya kepemimpinan, kultur sekolah, dan ketidakhadiran negara (dalam bentuk ketidakberdayaannya aparat kepolisian) dalam menyikapi persoalan serius ini,” ujar Doni.

Pendidikan karakter dalam konteks tawuran tidak bisa diatasi dengan imbauan, pembuatan kesepakatan damai antarsiswa atau sekolah, tetapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan komitmen dari banyak pihak. Maka, kultur pendidikan karakter yang nyaman dan aman (caring community) di sekolah tidak bisa ditawar lagi!

Tradisi tawuran di SMA yang sudah terjadi bertahun-tahun menunjukkan minimnya kesadaran dan tanggung jawab pemimpin sekolah terhadap lembaga pendidikan yang dikelolanya. Memang, di sisi lain tawuran pelajar sering terjadi selepas jam sekolah, bahkan pada sore hari, sehingga secara lokalitas sudah di luar batas pagar sekolah.

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen, mengatakan, setidaknya ada lima hal yang memicu kekerasan di sekolah. Pertama, kondisi lingkungan fisik pendidikan tak mendukung hadirnya rasa aman dan nyaman. Arsitektur sekolah kebanyakan dibangun memanjang dan terbuka seperti barak darurat tanpa memperhitungkan sisi-sisi edukatif. Situasi serupa itu, selain sulit memungkinkan kontrol, memudahkan pihak/pengaruh luar untuk masuk, juga mengurangi perasan terayomi.

Kedua, pembelajaran di sekolah kurang mengembangkan kemampuan memilih sehingga murid dan lulusannya sering kesukaran memutuskan pilihan secara benar dan tepat. Memilih adalah proses mental yang mendahului setiap tindakan sadar dan menuntut sejumlah data pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan menalar.

Meskipun filosofi pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, strategi pemelajarannya tak mementingkan pengembangan kemampuan berpikir. Kurikulum dan metodologi pendidikan nasional dirancang lebih mengisi pikiran dengan seabrek fakta pengetahuan; tak memberi cukup ruang bagi tumbuhnya kemampuan nalar sehingga pemelajaran di sekolah tak mencerahkan.

Ketiga, relasi dalam pemelajaran di sekolah kita sangat tidak demokratis. Bertahun-tahun murid jadi obyek dominasi guru yang memposisikan diri sebagai sumber utama belajar dan kebenaran. Kebanyakan guru mengajar secara otoriter tanpa memberi kesempatan bagi murid mengekspresikan dan memekarkan potensi dirinya. Anak tidak mendapat pengakuan, kenikmatan, dan kepuasan dalam proses pembelajaran yang kemudian berakumulasi mencari penyalurannya sendiri.

Keempat, iklim pembelajaran yang menegangkan, terlebih dengan adanya ujian nasional, bercampur dengan ketakpastian masa depan dalam situasi bangsa (juga keluarga) yang karut-marut seperti sekarang, menyimpan banyak potensi konflik yang laten. Problem ketakpastian hukum, kesenjangan ekonomi, ketaktegasan pemimpin serta ketakpuasan terhadap kelompok dominan setiap saat mudah memantik amuk yang mengerikan.

Kelima, media massa yang silih berganti dan terus-menerus mendedah segala macam kekerasan, irasionalitas, dan percabulan jadi sumber inspirasi, imitasi, dan referensi bertindak ketika anak menghadapi masalah.

Memutus Siklus Tawuran

Dalam pengamatan pakar pendidikan Doni Koesoema, tawuran di sekolah menjadi siklus menahun, karena para pemimpin sekolah kurang memiliki rasa tanggung jawab atas persoalan penting di sekolahnya. Tidak bisa pemimpin sekolah hanya berujar, ”Kejadian itu di luar lingkup sekolah, maka kami tidak ikut bertanggung jawab!” Sikap seperti ini mengerdilkan tanggung jawab pemimpin pendidikan dalam membentuk karakter siswa.

Pendekatan ritual, yang menekankan pembuatan kesepakatan damai antarpihak sekolah yang berselisih, tidak akan efektif karena perubahan untuk pembentukan karakter tidak cukup hanya mengandalkan selembar kertas yang ditandatangani bersama. Yang dibutuhkan adalah pembelajaran bersama antarsekolah dan antarsiswa tentang pentingnya membangun sikap damai dan menghargai individu itu sebagai makhluk bermartabat, bukan benda atau barang yang bisa dirusak setiap saat.

Kultur sekolah lemah
 
Selain unsur kepemimpinan, pendidikan karakter yang efektif akan terjadi ketika setiap individu dalam lembaga pendidikan merasa aman dan nyaman bersekolah. Tanpa perasaan itu, prestasi akademis siswa akan menurun. Siswa juga tidak dapat belajar dengan baik karena selalu dihantui rasa waswas, apakah mereka akan selamat saat berangkat atau pulang sekolah.

Perasaan aman dan nyaman akan muncul bila setiap individu yang menjadi anggota komunitas sekolah merasa dihargai, dimanusiakan, dan dianggap bernilai kehadirannya dalam lingkungan pendidikan. Masalahnya adalah, budaya kekerasan telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat kita, menggerus kultur sekolah dengan wujud yang berbeda. Misalnya, ketika lembaga pendidikan menerapkan sistem katrol nilai, di sini telah terjadi ketidakadilan dan pelecehan terhadap kinerja individu. Mereka yang gigih belajar dan mendapatkan nilai baik, tidak berbeda dengan yang tidak gigih belajar, malas, karena mereka dikatrol sehingga nilainya juga baik.


Kultur sekolah ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip penghargaan terhadap individu. Individu telah dimanipulasi sebagai alat pemenangan nama baik sekolah melalui sistem katrol. Dengan demikian, sekolah seolah-olah memberi citra bahwa pendidikan di sekolah itu baik dan ini terbukti dari kelulusan atau kenaikan kelas 100 persen.
Menghargai individu sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta menghargai sesuai dengan jasa dan usahanya dalam belajar, merupakan sebentuk praktik keadilan. Praksis keadilan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan akan membuat individu itu nyaman dan semakin termotivasi dalam meningkatkan keunggulan akademik. Ketika kebanggaan pada kualitas akademis berkurang, siswa mencari pembenaran dengan penghargaan diri palsu di luar, termasuk tawuran.

Ketidakhadiran negara
 

Fenomena tawuran menjadi indikasi jelas bahwa negara tidak hadir, bahkan cenderung membiarkan dan mengafirmasi kekeliruan pemahaman bahwa bila suatu tindak kejahatan dilakukan bersama-sama, maka hal ini dapat dibenarkan.


Ketika aparat kepolisian hanya diam saja berhadapan dengan kegarangan siswa yang membawa golok, rantai, dan bambu runcing di jalanan, saat itulah sebenarnya aparat kepolisian menelanjangi diri dan menunjukkan bahwa negara absen.

Pendidikan karakter yang efektif mensyaratkan peran serta komunitas di luar sekolah sebagai rekan strategis dalam pengembangan pendidikan. Karena itu, peran serta komunitas, seperti media, orangtua, aparat kepolisian, pejabat pemerintah, dalam upaya mengikis perilaku tawuran sangatlah diperlukan.

Negara seharusnya tetap hadir dan menjadi pendidik masyarakat untuk menaati ketertiban dan hukum. Untuk mengatasi persoalan tawuran dan menghentikan rantai kekerasan, kiranya ada beberapa solusi.

Pertama, kehadiran negara sangat diperlukan agar pendidikan karakter yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin efektif. Untuk mengatasi tawuran pelajar, ketegasan aparat sangat diperlukan karena kebiasaan tawuran itu membahayakan diri dan orang lain.

Kepolisian harus bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan budaya tertib hukum dan taat aturan. Sikap reaktif, menangkap pelajar yang terlibat tawuran, memang dibutuhkan, tetapi sikap preventif- edukatif melalui kerja sama dengan pihak sekolah lebih penting karena akan mengatasi persoalan pada akarnya.

Kedua, sikap tegas pemerintah. Pemerintah juga perlu bersikap tegas terhadap unsur kepemimpinan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Pimpinan sekolah yang sekolahnya selalu terlibat tawuran perlu diganti karena kepemimpinan mereka terbukti tidak efektif.

Namun, pemerintah juga perlu hati-hati mengganti unsur kepala sekolah karena di dalam lingkungan sekolah pun bisa jadi ada persaingan tidak sehat yang memanfaatkan tawuran sebagai usaha memancing di air keruh demi kepentingan pribadi.

Peran komunitas sekolah
 
Ketiga, menurut Doni Koesoema, pendidikan karakter akan efektif kalau seluruh komunitas sekolah merasa dilibatkan. Ini berarti, mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, pegawai kantin sekolah, guru, karyawan nonpendidikan, staf guru, kepala sekolah, dan lain lain, harus mengerti tugas dan tanggung jawab mereka, terutama yang terkait dengan pengembangan kultur cinta damai dalam lembaga pendidikan.

Perilaku kekerasan terhadap fisik orang lain merupakan bentuk nyata tidak dihargainya individu sebagai pribadi yang bernilai dan berharga. Pendidikan mestinya mengajarkan bahwa setiap individu itu berharga dan bernilai dalam dirinya sendiri.

Siapa pun tidak pernah boleh memanipulasi dan mempergunakan bahkan merusak tubuh orang lain dengan alasan apa pun. Tawuran pelajar merupakan tanda bahwa penghargaan terhadap tubuh di lingkungan pendidikan kita masih lemah. Padahal, penghargaan terhadap tubuh ini merupakan salah satu pilar keutamaan bagi pengembangan pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh./**

Menanamkan Anti Kekerasan dari Rumah
 
Keluarga seharusnya berperan penting untuk membentengi anak agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminalitas termasuk tawuran. Sayangnya, belum semua keluarga menyadari peran penting ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Sari Gumelar mengatakan hal ini menanggapi kekerasan antarpelajar di Jabodetabek yang kian marak dan menakutkan. Sebelumnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat lonjakan angka tawuran dari 128 kasus pada 2010 menjadi 339 kasus di 2011. Sejumlah 82 orang meninggal akibat tawuran. ”Karena kesibukan yang padat dan kemajuan teknologi, orang sering kali lupa dengan orang lain, termasuk anak-anak mereka. Anak selalu menjadi korban,” ujar Linda, Rabu (21/12).

Kemajuan teknologi yang dimaksud Linda adalah ketika orang menjadi sibuk dengan gadget mereka. Keasyikan berinteraksi di dunia maya justru mengurangi kualitas komunikasi orang-orang yang hadir secara fisik. Selain itu, tayangan kekerasan di televisi juga memengaruhi anak. Belum lagi bila anak juga terbiasa melihat orangtua mereka bertengkar dan terjadi kekerasan fisik.
”Kalau anak terus-menerus menyaksikan kekerasan, mereka beranggapan bahwa kekerasan ini merupakan hal biasa. Akhirnya, anak meniru juga melakukan kekerasan, termasuk tawuran,” papar Linda.

Di lingkungan sekolah, Linda berpendapat, kepala sekolah dan guru juga harus ikut memantau peserta didik mereka agar tidak terlibat tawuran. Pengawasan bersama ini, menurut Linda, dibutuhkan karena anak dan remaja rawan terhasut provokasi dari pihak luar. ”Sedikit saja diprovokasi, mereka bisa saling serbu. Ini yang patut dicegah bersama,” kata Linda.

Psikolog anak, Seto Mulyadi, menyatakan, adalah tugas pemerintah, masyarakat, sekolah, aparat, atau semua pihak untuk bersatu dan bersinergi menekan kekerasan. Sinergi diperlukan karena kekerasan sudah membudaya dan terjadi di keluarga, sekolah, lembaga pemerintah, bahkan di lingkungan aparat penegak hukum.

Menjauhkan Anak dari Televisi
 

Psikolog Nana Maznah Prasetyo, yang juga anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPP LDII berpendapat, hampir semua stasiun-stasiun televisi, banyak menayangkan program acara (terutama sinetron) yang cenderung mengarah pada tayangan berbau kekerasan (sadisme), pornografi, mistik, dan kemewahan (hedonisme).

“Tayangan-tayangan tersebut terus berlomba demi rating tanpa memperhatikan dampak bagi pemirsanya. Kegelisahan itu semakin bertambah karena tayangan-tayangan tersebut dengan mudah bisa dikonsumsi oleh anak-anak,” ujar Nana Prasetyo. Menurutnya sangat berbahaya kalau anak-anak sering menonton tayangan TV yang mengandung unsur kekerasan.

Demikian pula tayangan yang berbau pornografi dan pornoaksi. Persoalan gaya hidup dan kemewahan juga patut dikritisi. Banyak sinetron yang menampilkan kehidupan yang serba glamour. Tanpa bekerja orang bisa hidup mewah. Anak-anak sekolahan dengan dandanan yang “aneh-aneh” tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar justru dipajang sebagai pemikat. Sikap terhadap guru, orangtua, maupun sesama teman juga sangat tidak mendidik. Dikawatirkan anak-anak sekolahan meniru gaya, sikap, serta apa yang mereka lihat di sinetron-sinetron yang berlimpah kemewahan itu.

Nana Prasetyo meyakini televisi hanya memberikan porsi sebesar 0,07 persen untuk bidang pendidikan sehingga orang tua harus mampu bersikap proaktif mengambil alih peran sebagai pendidik di rumah. Media elektronik berperan membuat anak didik tidak konsentrasi belajar di kelas, “Anak-anak yang terlalu sering menyaksikan televisi menjadi sulit bergaul dengan lingkungannya dan mempengaruhi kecerdasannya,” papar Nana Prasetyo.

“Mematikan” Televisi, Mematikan Kekerasan
 
Lantas, siapa yang berperan penting untuk menjadi filter penyaring acara TV dirumah? “Tentunya orang tua dan komitmen seluruh penghuni rumah,” ujar Nana Prasetyo. Namun, menurutnya, sebagian orang tua masih membiarkan anaknya nonton TV selama berjam-jam, karena dengan demikian anak tidak mengganggu kegiatan mereka. Walaupun banyak orang tua mengetahui bahaya dari kebanyakan nonton TV ini, mereka lama-kelamaan menjadi terbiasa dan mulailah kebiasaan buruk itu tercipta di dalam rumah.

Lebih mengkhawatirkan, kebanyakan orang tua menjadi tidak sadar akan dampak dari kebebasan penggunaan media TV. Anak-anak tidak diawasi dengan baik saat menonton televisi. Dan perlahan TV berubah fungsi sebagai “baby sitter” untuk anak.

“Sudah sepatutnyalah orang tua dapat mengatur jam menonton TV bagi anak. Cara lain adalah dengan menyeleksi tayangan mana saja yang layak dikonsumsi anak,” ujarnya. Jika orang tua memutuskan untuk mengurangi menonton TV, persiapkan kegiatan lain yang menyenangkan untuk dilakukan bersama anak-anak.

Nana Prasetyo menyarankan orang tua perlu mendampingi anak-anaknya saat menonton televisi. Memberikan berbagai pemahaman kepada anak-anak tentang suatu tayangan yang sedang disaksikan. Selain sarana membangun komunikasi dengan anak, hal ini bisa mengurangi dampak negatif televisi bagi anak.

Bila sejak di keluarga dibiasakan tanpa kekerasan, dan mengurangi menonton adegan kekerasan. Tentunya kekerasan di luar rumah atau di sekolah, bisa dihilangkan./**

(sumber : http://www.nuansaonline.net/)
   
Jika Anda menyukai Artikel atau Berita di website LDII Banyumas, Silahkan Klik Disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel atau berita terbaru yang terbit di Website DPD LDII Banyumas

Post a Comment

 
Copyright IT Staff © 2013 | Jalan Mentri Soepeno No 7 Sokaraja Banyumas 53181 | Telp : (0281) 694191 | Design by DPD LDII KABUPATEN BANYUMAS
Design by ITStaff | RazTech